Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang mendapat Kunjungan Kerja (KUNKER) dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru Maluku dan stafnya yang berjumlah 10 orang, untuk menimbah ilmu dan tukar pengalaman terkait masalah Penataan Ruang dan pembangunan Drainse perkotaan serta lainya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Malang.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kep. Aru Abdul Fatah Pasolo ini diterima langsung oleh Kepala DPUPR Kota Malang Ir. Hadi Santoso dan para Kepala Bidang (KABID) Tata Ruang Dahat Sih Bagyono dan para Staf DPUPR Kota Malang, di ruang rapat Kantor DPUPR Kota Malang, jalan Bingkil no 1, kamis tanggal 7/2/2019.
Dalam sambutannya, Abdul Fatah menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan yang berikan oleh DPUPR Kota Malang dan berharap mendapat sedikit pencerahan serta berbagi pengalaman dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Aru mengenai Tata Ruang dan Drainase. “kami minta tips dan perbandingan penanganan Penataan Ruang dan Drainase dari DPUPR Kota Malang, dan hal-hal lain, serta mekanisme permohonan pembangunan, yang nanti kami adopsi dan kami terapkan di Kabupaten Kep. Aru”, tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Malang Ir. Hadi Santoso mengungkapkan, rasa simpatinya atas kunjungan Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Kepulaun Aru Provinsi Maluku, dan memberikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada DPUPR Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja dalam bidang Tata Ruang, Drainase serta Infrastruktur.
” Memang secara kawasan, antara Kabupaten Kep. Aru dan Kota Malang berbeda, dengan adanya 61 kampus di Kota Malang sangat membantu dalam kemajuan sebagai kota pendidikan, wisata, dan industri” papar Soni panggilan akrab Ir. Hadi Santoso ini.
Lanjut Soni, pengaturan lalulintas untuk truk-truk besar kita beri jalan khusus, dan harus ada pengetatan untuk ruang jalan, ” kayak di jalan Ijen, Bandung, Merdeka dan ada titik-titik jalan yang tidak boleh di lewati truk, itu salah satu cara biar jalan awet, disamping kami juga mengetati dalam kwalitas aspal (AMP), baik itu kadar panas, campuran ataupun yang lainya sebelum di gelar”, ungkap Soni.
Lanjut Soni, disamping itu juga, komuniksi antara Legeslatif, Eksekutif dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pembangunan, ” kami melibatkan masyarakat melalui Musrenbang, Komisi C, TP4D dan Tim Saber Pungli kita libatkan semua, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan sampai hasil dari pembangunan itu”. Pungkas Soni. (MN).