Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang membutuhkan kucuran anggaran sebesar Rp 10,8 miliar untuk membenahi jalan berlubang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi perbaikan kurang lebih 70 titik ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Kepala DPUPR Kota Malang Ir. Hadi Santoso menyampaikan, kebutuhan anggaran itu diharapkan bisa diberikan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019. Jadi, kerusakan jalan bisa segera dibenahi. “Kami membutuhkan Rp 10,8 miliar untuk 70 titik ruas jalan di Kota Malang,” kata pria berkacamata itu.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Soni tersebut menjelaskan, dana insidental yang sebelumnya sudah dianggarkan sudah sangat menipis. Sehingga untuk membenahi satu ruas jalan saja, dana itu sudah tidak cukup. Dana insidental di Kota Malang untuk 2019 sendiri sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran itu hanya untuk pembenahan yang sifatnya insidental dan tak terencana dalam anggaran sebelumnya.

Soni juga menjelaskan bahwa masalah jalan berlubang dan drainase yang rusak sudah mulai dilakukan tahun ini. Sehingga pada 2020 mendatang, DPUPR Kota Malang optimistis kondisi jalan berlubang dan drainase rusak sudah dapat diatasi dengan baik. “Karena jalan rusak itu faktornya banyak. Salah satunya adalah genangan air yang bisa mengikis aspal. Maka drainase harus dibenahi, termasuk kerja sama dengan OPD lain,” jelasnya.

Sementara itu, berkaca dari pengalaman saat ini berkaitan dengan penanganan jalan rusak, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengimbau agar DPUPR Kota Malang mempersiapkan anggaran lebih besar, termasuk anggaran  insidental.

Meski begitu, Sutiaji menekankan jika pemerintah akan berusaha maksimal menyelesaikan permasalahan jalan berlubang tersebut. ” Saat ini, kondisi jalan berlubang nyatanya tidak hanya dialami Kota Malang saja, tapi juga beberapa daerah lain, tapi itu bukan alasan untuk tidak membenahi jalan berlubang” . Terangnya.  (MN).