DIMINTA FOKUS PADA KEGIATAN MUSRENBANG, PEMKOT MALANG SIAP LAKSANAKAN PESAN PRESIDEN JOKOWI

Pejabat Semetara (PJS) Wali Kota Malang Wahid Wahyudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang siap melaksanakan amanat dan pesan-pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Dihelat Kementerian PPN/Bappenas RI di Grand Sahid Jaya Jakarta, hari senin, (30/4/2018), Presiden Jokowi meminta agar penyelenggara pemerintah tidak terjebak rutinitas.

Selain itu, pejabat pemerintahan diminta tidak bertele-tele dan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. “Fokus, fokus, perencanaan yang fokus. Menentukan sasaran jangan banyak banyak, cukup satu atau dua target sasaran tapi fokus dan jelas,” pesannya.  Dengan fokus, lanjut Jokowi, akan mendorong efisiensi dan penyederhanaan prosedur. “Kalau bisa, semuanya dengan pelayanan berbasis on line,” tegas Jokowi.

Dia juga mengimbau agar pemerintah tidak terlalu bergantung dengan APBN atau APBD semata. Daerah diminta membuka peluang potensi pembiayaan pembangunan lainnya.   Mengenai pesan-pesan tersebut, Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi menyatakan bahwa Kota Malang siap melaksanakan. Wahid menyambut baik catatan Presiden agar daerah fokus dalam pembangunannya. “Saya kira tepat apa yang disampaikan Bapak Presiden,” ujarnya.

Wahid hadir didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi. “Ini tadi saya juga sampaikan kepada Kabarenlitbang dan Asisten Pembangunan, untuk kota Malang itu setidaknya harus memiliki tiga master plan. Yakni untuk bidang transportasi, penanganan banjir dan terkait pengelolaan sampah perkotaan,” urainya.

Wahid menambahkan, aspek layanan berbasis on line juga sejak awal selalu disampaikan kepada jajaran perangkat daerah di Kota Malang. Secara umum, melalui Musrenbangnas diharapkan ada sinkronisasi program antara pusat dan daerah.  Selain forum musyawarah pembangunan, sejak tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah.

Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik.

Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah. Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018.  (MN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *