DPR RI SETUJUI PAGU ANGGARAN PUPPR TAHUN 2021 SENILAI 149,8 TRILIUN
DPR RI SETUJUI PAGU ANGGARAN PUPPR TAHUN 2021 SENILAI 149,8 TRILIUN

 

Komisi V DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun 2021 mendatang. Persetujuan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi V DPR RI belum lama ini.

“Komisi V DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran sesuai fungsi dan program Kementerian PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 149,811,139,618,000. Tambahan belanja adalah tidak ada atau nol. Jadi pagu APBN tahun 2021 final Rp 149,811,139,618,000,” kata ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Anggaran sebesar itu bakal digunakan untuk beragam rencana pembangunan infrastruktur. Dari Sumber Daya Air (SDA) di antaranya untuk pembangunan 54 bendungan yang terdiri atas 11 bendungan baru dan 43 bendungan on-going, 24 embung, 25 ribu hektare lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, program padat karya P3TGAI di 12.000 lokasi, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektare lahan irigasi serta revitalisasi lima danau.

Di bidang konektivitas untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

Di bidang permukiman digunakan untuk pembangunan 2.012 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 hektare permukiman kumuh dan KSPN.

Selanjutnya perumahan untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dan 40.000 unit prasarana dan sarana umum. Terakhir alokasi anggaran 2021 untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan kontruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal & Inspektorat Jenderal.

Adapun nilai APBN yang sudah diresmikan bermula dari ditambahnya anggaran sebesar Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun. Peningkatan itu dikarenakan banyaknya anggaran tahun 2020 yang harus dipotong. Namun, penggunaannya pun harus tetap diawasi oleh DPR.

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan penajaman penyempurnaan terhadap hasil singkronisasi fungsi dan program Kementerian PUPR dalam RAPBN TA 2021 sesuai saran, masukan dan usulan Komsiis V DPR RI,” kata Lasarus membacakan poin kedua rapat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap dukungan dari Komisi V DPR RI untuk sama-sama menjalankan program yang sudah dibuat. “Ini sangat menggembirakan kami, kami juga terbuka, nggak ada yang kami sembunyikan. Jadi saya kira semua program kita. Kalau kami sembunyikan pun bapak-bapak ada di dapil. Jadi nggak ada gunanya kami sembunyikan,” ujar Basuki sekaligus menutup rapat.

 

 

DPUPRPKP Kota Malang

Website Remi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman = Tiada Henti Membangun Negeri =

This Post Has One Comment

Leave a Reply