Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang mendapat Kunjungan Kerja (KUNKER) dari Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sampang Madura dan staf yang berjumlah 15 orang, untuk menimbah ilmu dan tukar pengalaman terkait masalah pembangunan Infrasruktur jalan, bangunan dan lainya yang dilaksanakan Pemerintah kota Sampang Madura dan Kota Malang

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sampang, H. M. Nasir ini diterima langsung oleh Kepala DPUPR Kota Malang Ir. Hadi Santoso dan para Kepala Bidang (KABID) DPUPR Kota Malang, di ruang rapat Kantor DPUPR Kota Malang, jalan Bingkil no 1, kamis tanggal 3/4/2018.

Dalam sambutannya, Nasir menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan yang berikan oleh DPUPR Kota Malang dan berharap mendapat sedikit pencerahan serta berbagi pengalaman dengan Pemerintah Kota Sampang Madura mengenai Infrastruktur. “kami minta tips dan perbandingan penanganan infrastruktur jalan dan bangunan, serta mekanisme permohonan pembangunan, yang nanti kami adopsi dan kami terapkan di Kota Sampang”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Malang Ir. Hadi Santoso mengungkapkan, rasa simpatinya atas kunjungan Anggota DPRD Komisi 3 Kota Sampang, dan memberikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada DPUPR Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja dalam bidang Infrastruktur.
” Memang secara kawasan dan struktur tanah, antara Kota Sampang dan Kota Malang berbeda, dengan adanya 61 kampus di Kota Malang sangat membantu dalam kemajuan sebagai kota pendidikan, wisata, dan industri” papar Soni panggilan akrab Ir. Hadi Santoso ini.

Lanjut Soni, pengaturan lalulintas untuk truk-truk besar kita beri jalan khusus, dan harus ada pengetatan untuk ruang jalan, ” kayak di jalan Ijen, Bandung, Merdeka dan ada titik-titik jalan yang tidak boleh di lewati truk, itu salah satu cara biar jalan awet, disamping kami juga mengetati dalam kwalitas aspal (AMP), baik itu kadar panas, campuran ataupun yang lainya sebelum di gelar”, ungkap Soni.

Disamping itu juga, komuniksi antara Legeslatif, Eksekutif dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pembangunan, ” kami melibatkan masyarakat melalui Musrenbang, Komisi C, TP4D dan Tim Saber Pungli kita libatkan semua, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan sampai hasil dari pembangunan itu”. Pungkas Soni.  (MN).