Keluhan akan kondisi jalan tersebut bukan hanya disampaikan warga. Banyaknya lubang jalan juga diakui oleh para petugas lapangan yang setiap hari mengerjakan penambalan. “Banyak sekali (jumlah lubang jalan) kalau dihitung bisa ribuan. Misalnya di Jalan Suropati ini saja ada lebih sepuluh titik,” ujar Edi Saiful, salah satu petugas.
Edi bersama lima petugas lain tampak bergegas melakukan penambalan. Selain di Jalan Suropati, mereka juga membenahi lubang-lubang di Jalan Mahakam. “Sehari bisa dua sampai empat jalan, karena sering hujan. Malam pun kalau sedang cerah kami garap, soalnya atensi penambalan jalan terus masuk,” terangnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang terus menggeber program peningkatan kualitas infrastruktur jalan perkotaan. “Keluhan atas kondisi jalan itu selalu muncul setiap penghujan. Sebab masih adanya genangan air di badan jalan membuat aspal tidak kuat dan mengelupas. Tetapi setiap hari kami terjunkan tim untuk melakukan perbaikan dan penambalan,” ujar Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso.
Pihaknya memastikan hingga saat ini jalan dengan kondisi baik dan sedang mencapai 1.038,59 kilometer (Km) dari total panjang jalan 1.221,39 Km. Bahkan sepanjang 2017 lalu, DPUPR telah melakukan perbaikan dan pembangunan jalan sepanjang 124,887 Km. Rinciannya ada kegiatan pembangunan sepanjang 47,194 Km dan pemeliharaan sepanjang 77,693 Km. “Pada 2018 ini kami targetkan kondisi jalan yang layak mencapai 98,8 persen,” ungkap Soni, sapaan akrabnya.
“Apa pun kualitas pembangunan jalan, sejauh tergenang air pasti rusak. Selain itu juga ada faktor lain, misalnya beban lalu lintas yang di luar beban rencana,” tambah mantan kepala Dinas Pertanian Kota Malang itu. Soni mencontohkan, masih ada kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalan kelas tiga atau jalan lingkungan.
Oleh karena itu, Soni juga mengharap adanya kesadaran masyarakat pengguna jalan sekaligus kerja sama dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Misalnya dari dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi atau bahkan pembatasan akses kendaraan sesuai kelas jalan. “Karena kalau kesadaran masyarakat baik, maka ke depan hal seperti itu bisa berkurang,” terangnya.
Soni menegaskan bahwa salah satu program prioritas Pemkot Malang adalah mulusnya seluruh jalan akses di dalam kota. “Penambalan yang utama dilakukan adalah di jalur-jalur angkutan kota (angkot) dan jalan utama. Tentunya yang masih masuk kewenangan pemkot,” paparnya. Sebab, sebagian jalan di Kota Malang terutama jalan-jalan utama merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Selain itu, Soni mengapresiasi respons masyarakat yang mau membatu pemkot. Misalnya secara sukarela memberi tanda lubang jalan menggunakan cat putih. Dia juga mengimbau masyakarat untuk aktif melapor, seperti melalui laman Facebook DPUPR Kota Malang. “Tenaga kami hanya 23 orang termasuk staf, jadi untuk survei (jalan berlubang) sulit. Kalau ada informasi yang masuk dari masyarakat, akan langsung dilakukan perbaikan,” pungkasnya. (MN).