MUSRENBANG PROVINSI JATIM 2019, KOTA MALANG FOKUS PADA PROGRAM INI
MUSRENBANG PROVINSI JATIM 2019, KOTA MALANG FOKUS PADA PROGRAM INI

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tengah fokus menyusun rencana pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif.  Salah satunya dalam tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2019 yang melibatkan 38 kota/kabupaten, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan, prioritas RKPD Jawa Timur Tahun 2019 selain pembangunan SDM juga peningkatan pembangunan infrastruktur; sosial, budaya dan agama; serta efisiensi pembiayaan  pembangunan.  Soekarwo memaparkan, indikator kinerja utama seperti pertumbuhan PDRB/LPE capaian 2017 5,45 persen dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 5,66-6,06 persen.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 mencapai 4 persen diharapkan turun 3,99-3,90 persen di tahun 2019. Indeks  Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 mencapai 69,54 meningkat pada tahu  2019 menjadi kisaran 69-71.  “Tantangan seluruh daerah di Jawa Timur, kalau di tingkat nasional bonus atau bencana demografi baru pada tahun 2030. Tapi di Jawa Timur, tahun 2019 sudah diposisi bonus atau bencana  demografi, Maka, RPJMD 2019 yang disusun diharapkan dapat mengubah bencana ini menjadi bonus,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selanjutnya pengarahan Menteri PPN RI/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brojonegoro menyampaikan pemerataan pembangunan melalui Kementrian PUPR menunjukkan perkembangan positif. Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas menjadi tema dan prioritas dalam RKP 2019.

Ada lima isu strategis atau prioritas. Yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.  “Angka kemiskinan Jawa Timur masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Tahun 2017 angka kemiskinan terendah di Jawa Timur adalah Kota Malang yang hanya  4,3 persen,” ujar Bambang.

Kedua pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritimam. Ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif  lainnya.  Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Dan kelima prioritas stabilitas keamanan nasional dan kesukseskan pemilu.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Acara juga dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan bahwa strategi kebijakan fiskal 2019 adalah mengarahkan anggaran untuk mendorong investasi dan daya saing juga dilakukan di daerah.

Wasto juga menguraikan bahwa arah perencanaan pembangunan Kota Malang pada 2019 menyesuaikan dengan target pencapaian sustainable development goals (SDG’s).  “Sejumlah program pembangunan infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mulai dikerjakan, dan program yang lain telah dilaksanakan dari Dinas Kesehatan untuk merealisasikan tujuan-tujuan besar SDG’s tersebut. Alhamdulillah, capaian angka kemiskinan cukup bagus di Kota Malang. Pada 2015 lalu sekitar 3 persen dan terus menurun,” ujar Wasto.

Selain itu, lanjutnya, visi kesehatan menempati prioritas dengan anggaran mencapai 10 persen di APBD Kota Malang. Salah satunya untuk memberi layanan Puskesmas gratis bagi masyarakat.

Fokus prioritas lain juga pada program-program pendidikan. Kebijakan-kebijakan strategis lain juga terus dilakukan untuk mencapai SDG’s.  “Pendidikan dasar gratis, indeks rasio gini (kemerataan pendapatan warga) di angka 0,38 relatif terkendali. Upaya pemerintah untuk menyejahterakan warganya tentu akan terus kami tingkatkan,” pungkasnya.  (MN).

DPUPRPKP Kota Malang

Website Remi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman = Tiada Henti Membangun Negeri =

Leave a Reply