Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang melakukan kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 yang dilakukan di Hotel Ijen Suites, rabu 24/2/2021. Dalam agenda tersebut di buka langsung oleh Walikota Malang Drs. H. Sutiaji yang di dampingi oleh Sekda Kota Malang Drs. Wasto dan Kepala DPUPRPKP Ir. Hadi Santoso.
Dalam acara yang dihadiri oleh Camat, Lurah, ketua LPMK se-Kota Malang dan sejumlah tokoh masyarakat tersebut fokus membahas sederet program pembangunan infrastruktur terus dimaksimalkan di Kota Malang. Beberapa diantaranya adalah menitikberatkan pada upaya pemenuhan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah.
Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang Ir. Hadi Santoso menyampaikan, untuk fokus program di tahun 2022 mendatang juga ditekankan perihal Standart Pelayanan Minimal (SPM) di DPUPRPKP. Baik itu bidang perumahan ataupun yang lainnya. “Itu pasti akan kami tingkatkan, SPM sudah jelas menjadi target prioritas. Ada pelayanan kepada masyarakat, penanganan limbah misalnya,” katanya.
Pria yang akrab disapa Soni ini juga meyakini, jika pembangunan infrastruktur bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Malang. Untuk rancangan kerja di tahun 2022 nanti, besaran pagu indikatif DPUPRPKP ditaksir mencapai sekitar Rp 254 Miliar.
Rinciannya, Rp 111 Miliar untuk program-program prioritas seperti Penyusunan master plan drainase, penambahan satgas banjir, evaluasi rencana detil tata ruang, pemenuhan anggaran MCC, penyusunan DED Budem di gedung ex KNPI, penyusunan DED pembangunan Parkir vertikal di mini block office, serta pembangunan Pasar Seni di Madyopuro.
“Salah satu tujuan dari pembangunan infrastruktur itu adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mobilitas masyarakat aksesnya lebih mudah, itu bagian dari ekonomi dan pemarataan perekonomian di Kota Malang,” ujarnya.
Lebih lanjut Soni menuturkan, setiap Keluran di Kota Malang kami jatah 1 M dalam pembangunan infrasruktur melalui usulan-usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG), ” setiap kelurahan kami anggarkan 1 M, masalah ada yang kurang atau ada yang lebih, itu nanti kami kamunikasikan lebih lanjut dengan pihak Lurah dan Ketua LPMK di masing-masing wilayah”. Pungkas Soni. (MN).