DPUPRPKP Kota Malang

PEMKOT MALANG, PERLU SENTUHAN PUSAT DALAM PEMBANGUNAN JALUR LINGKAR

Wacana sinergitas tiga daerah yakni, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu untuk pembangunan jalur lingkar timur dan lingkar barat masih mengambang. Lantaran, proses tersebut masih terganjal pembiayaan dimana tidak bisa hanya dibiayai dengan dana APBD saja.

“Lingkar timur dan lingkar barat itu kan harus ada sentuhan dari pusat. Kemarin waktu dari Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kami sudah sampaikan ada beberapa hal yang terkait pembiayaan dan tidak dibiayai oleh APBD saja,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah menyiapkan site plan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang untuk skenario jalur tersebut. Yakni, di timur yang bakal membentang dari Jl Ki Ageng Gribig hingga Jl Mayjen Sungkono.

Kemudian di lingkar barat pihaknya menyiapkan dua opsi, dimana skenario pertama melewati jalur Tlogomas, berlanjut ke kawasan Merjosari dan tembus ke Dau di Kabupaten Malang. Sedangkan skenario kedua melewati kawasan Dieng, menuju Kalisongo dan tembus ke wilayah Junrejo Kota Batu.

“Jadi ketika kami lakukan pembangunan kesana maka ditangkap oleh kabupaten, karena Kalisongo milik kabupaten, Junrejo miliknya Kota Batu. Berarti semuanya harus connect dulu,” imbuhnya.

Hanya saja realisasi untuk pembangunan jalur lingkar tersebut masih belum bisa diketahui kapan akan dilakukan. Pasalnya, mengingat, hingga saat ini pihaknya masih terus menata site plan dengan terus melibatkan tiga kepala daerah.

“Dulu terhambat karena tol, dikiranya ada tol nanti mengurangi kemacetan. Kemudian sinergi tiga kepala daerah itu penting, ketika saya lakukan seperti ini tapi tindak lanjutnya daerah dan pusat kan gimana. Insya Alloh sejauh ini sudah tiga daerah, segera ya,” pungkas dia. (MN).

Exit mobile version