Tiap hari rata-rata 10-15 orang masyarakat yang datang ke loket 1 perkantoran Terpadu dijalan Mayjen Sungkono Kelurahan Arjowinangun Kota Malang untuk mengajukan permohonan penerbitan Advice Planing (AP). Dari hasil evaluasi yang dilakukan terkait pengurusan AP ternyata banyak masyarakat yang belum memahami syarat dan prosedur yang harus dilewati dalam rangka pengurusan AP.

Kepada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Dahat Sih Bagyono menuturkan, Syarat pengurusan AP sebetulnya sangat mudah, ” pemohon menyampaikan Foto Copy Surat Tanah yang sudah dilegalisir oleh pihak BPN, Foto Copy KTP Pemilik Tanah, Bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir, surat Kuasa bermaterai apabila diuruskan oleh orang lain, mengisi Formulir Permohonan, mengisi Penetapan Jadwal Pengukuran di kantor kami “ujarnya.

Sebisa mungkin pemohon datang sendiri dan jangan diwakilkan atau diuruskan oleh orang lain, apalagi oleh calo atau makelar, “biasanya yang menjadikan pengurusan menjadi lama, kalau diuruskan oleh orang lain, hal ini disebabkan seringkali ketika staf kami melakukan survey dan pengukuran melalui mereka (Makelar/calo) tidak bisa menunjukkan lokasi tanahnya dimana, batas-batasnya atau patoknya dimana, kalau ini terjadi staf kami tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus melakukan penjadwalan ulang”, imbuh Dahat.

Hal lain yang menjadikan lama proses permohonan AP adalah, ketika surat tanahnya bukan sertifikat, melainkan petok D atau leter C, ini terjadi karena yang ada hanyalah keterangan tentang luas tanah, model tanahnya seperti apa, panjang lebarnya berapa di keterangannya tidak ada.

“untuk yang seperti ini kami mewajibkan pemohon harus melengkapinya dulu dengan Peta Bidang yang bisa diperoleh di kantor BPN agar bisa diketahui secara pasti bentuk dan ukuran tanahnya, tanpa itu kita tidak bisa memprosesnya. ini yang menjadikan lama, karena pemohon harus mengurus dulu di BPN”. Pungkas Dahat. (MN).