Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang kembali mendapat predikat BB untuk tahun anggaran (TA) 2018 lalu. Predikat itu bertahan alias stagnan selama tiga tahun atau sejak 2016 silam. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan peningkatan kinerja dan optimis predikat SAKIP jadi A.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan bahwa pihaknya terus terus melakukan perbaikan pada SAKIP di semua OPD. Dia menilai, perolehan predikat BB itu buah atas kerja keras seluruh elemen pemerintahan yang dipimpinnya. “Nilai BB mampu diraih SAKIP Kota Malang untuk periode 2018. Ini merupakan skor BB yang ketiga kalinya setelah periode pelaporan 2016 dan 2017,” terang Pak Aji, sapaan akrabnya.
Dia menilai, penghargaan tersebut adalah wujud komitmen Pemkot Malang untuk senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome. “Dan itu patut disyukuri. Meskipun masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan karena tiga tahun kita stagnan atau berhenti di BB,” ucapnya.
Pria yang juga pengurus PCNU Kota Malang itu optimistis bahwa pada saatnya Kota Malang harus mampu meraih skor A. “Kami terus memacu kinerja. Oleh karenanya, perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus dibangun. Salah satu instrumen yang dilakukan di 2019 ini adalah program lelang kinerja,” ujar Sutiaji.
Walikota Malang ini berharap, melalui lelang kinerja, orientasi pada outcome (capaian akhir program) makin kuat. Selain itu, target terukur jelas dengan komposisi anggaran yang terukur pula. “Selaras hal itu, restrukturisasi SOTK juga dilakukan dalam rangka fokus tusi (tugas fungsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang itu tentu menjadikan inefisiensi. Semoga tahun berikutnya dengan disertai langkah langkah tersebut, nilai A mampu kita raih,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. “Saya mengharapkan agar kabupaten/kota tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing. “Implementasi e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan ‘siluman’ serta mencegah terjadinya penyimpangan,” kata dia. (MN).