VISI

” Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat “

Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur,

Dimana Tercipta Situasi, Kondisi, Tatanan Dan Karakter Yang Mulia Bagi Kota Malang Beserta Segenap Masyarakatnya.

MISI

“Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan”

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

2. ” Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel “

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka kedudukan DPUPR PERKIM sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI DPUPR PERKIM

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
pengelolaan Sumber Daya Air;
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) kota;
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kota;
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota;
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota;
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kota;
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota;
Penyelenggaraan jalan kota;
Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
Penyelenggaraan penataan ruang kota;
pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
pengelolaan UPT.
pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

Organisasi Perangkat Daerah (0PD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR PERKIM) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR PERKIM) terdiri atas :

Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri dari :

Subkoordinator Sub-Substansi Perencanaan;
Subkoordinator Sub-Substansi Keuangan;
Subbagian Umum dan kepegawaian.

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

Subkoordinator Sub-Substansi Jalan dan Jembatan;
Subkoordinator Sub-Substansi Penerangan Jalan;
Subkoordinator Sub-Substansi Drainase.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

Subkoordinator Sub-Substansi Perumahan;
Subkoordinator Sub-Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman;
Subkoordinator Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

Subkoordinator Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
Subkoordinator Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
Subkoordinator Sub-Substansi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:

Subkoordinator Sub-Substansi Perencanaan Tata Ruang;
Subkoordinator Sub-Substansi Pengendalian Tata Ruang
Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

UPT;

UPT Pengolahan Air Limbah Daerah;
UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi;
UPT Rusunawa.

Kelompok Jabatan Fungsional.

SUPER TIM DPUPRPKP KOTA MALANG

Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, MT Kepala Dinas

DPUPRPKP Kota Malang

Menitikberatkan Pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.