Persoalan infrastruktur masih akan menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di sisa tahun anggaran 2018. Setidaknya, ada anggaran senilai Rp 280 miliar yang akan dibagi untuk kegiatan-kegiatan tambahan. Bahkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Perubahan Kota Malang, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan digelontor dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Hal tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Drs.Wasto saat ditemui di Balaikota Malang. Wasto menjelaskan bahwa dari sekitar Rp 400 miliar total Silpa Kota Malang tahun anggaran 2017, yang akan dialokasikan di PAK sekitar Rp 280 miliar. “Ada sekitar Rp 129 miliar yang sebelumnya sudah dialokasikan di APBD induk 2018. Sebagian juga digunakan termasuk untuk kegiatan yang mendahului PAK, misalnya Asian Games dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di Balaikota Malang. “Tinggal sekitar Rp 280 miliar yang bisa digunakan dalam APBD Perubahan nanti dari sekitar Rp 400 miliar,” tambahnya.
Wasto belum merinci penggunaan anggaran tersebut. Meski demikian, dia menyatakan bahwa program-program infrastruktur masih akan menjadi prioritas. “Yang cukup besar itu ada tambahan untuk DPUPR membenahi jalan berlubang, agar problem itu bisa terselesaikan,” urainya.
Selain itu, pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) juga dinilai mendesak untuk dilakukan. “Di Satpol PP ingin miliki mobil damkar dengan ketinggian tertentu. Karena dengan tumbuhnya bangunan-bangunan tinggi di Kota Malang, sehingga perlu ada antisipasi sarana pemadam kebakarannya,” ujarnya. Sumber anggaran yang digunakan dari PAK, lanjutnya, murni dari daerah atau dari Silpa. Pasalnya, belum ada kepastian tambahan dari pemerintah pusat baik berupa dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK). “DAU DAK nggak ada tambahan,” terangnya. Menurut Wasto, pihak Pemkot Malang telah melakukan finalisasi rencana kerja (renja) PAK. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan program-program prioritas yang bakal digarap di akhir tahun. Mengenai target dari pihak legislatif di awal tahun lalu untuk menyelesaikan pembahasan PAK pada Juli mendatang, Wasto menyebut tak cukup waktu. Pasalnya, masih banyak tahapan yang mesti dilakukan. Meski demikian, pihak Pemkot Malang berupaya tetap sesuai jadwal dengan melakukan percepatan-percepatan pembahasan. “Kalau Juli dok (pengesahan) nggak mungkin, karena tahapannya kan KUA-PPAS, di-draft ke Ranperda baru dikirim ke dewan untuk dibahas. Tapi mudah-mudahan awal Agustus lah bisa didok,” pungkasnya. (MN).