Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang melalui Bidang Air Minum dan Air Limbah (AMAL) mengharapkan, semua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Kota Malang sudah mempunyai badan hukum, hal itu disampaikan oleh Kepala DPUPR Ir. Hadi Santoso di kantornya belum lama ini.

Soni, panggilan Ir. Hadi Santoso mengungkapkan, maksud dan tujuan HIPPAM mempunyai badan hukum adalah untuk memudahkan masyarakat dengan pemerintah dalam menjalankan program secara kelembagaan. Sebab, pengelolaan air HIPPAM itu sudah diatur dalam Kementerian Dalam Negeri yang berbadan hukum Pemerintah Pusat. “Saya sudah mengonsep untuk semua HIPPAM harus memiliki badan hukum. Sebab, HIPPAM di Kota Malang sebagian belum berbadan hukum Indonesia. Karena itu, saya menganjurkan pengurus Hippam di Kota Malang harus mengurusnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Soni,  jika HIPPAM sudah berbadan hukum, pasti laporan keuangannya, seperti laporan pajak, secara otomatis akan tertib dan tersistematis dengan sendirinya. “Kalau dua opsi ini tertib, pasti laporan teknis akan teratasi, semuanya kan tinggal sistem gravitasi saja untuk menyalurkan air,” ungkapnya.

Masih menurut Soni, dalam mengurus administrasi HIPPAM yang berbadan hukum, sekarang prosesnya sangat mudah dan cepat. “Kalau semua HIPPAM sudah berbadan hukum, kan memudahkan kami ketika mereka mengajukan program-programnya, tidak hanya program dari Kota Malang saja, tapi nanti kita bisa ke Provinsi bahkan nanti bisa ke Pemerintah pusat, Sehingga supporting dari kami nanti akan mudah dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Soni.

Lebih lanjut Soni berpesan HIPPAM tidak hanya difungsikan untuk pengairan saja. Dia menginginkan HIPPAM bisa juga dimanfaatkam untuk konservasi lahan (sumber air). “HIPPAM konservasi lahan misalkan untuk penanaman tanaman yang menghasilkan nilai jual ekonomi seperti digunakan untuk menanam tanaman sono atau tanaman lainnya,” pungkasnya.  (MN).