Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang melalui Bidang Air Minum dan Air Limbah (AMAL), menggumpulkan 38 Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Kota Malang di Hotel Grand Palace, (21/11/2018).
38 Hippam tersebut sengaja dikumpulkan untuk diberikan dorongan oleh DPUPR Kota Malang agar segera melakukan pengurusan legalitas atau badan hukum bagi HIPPAM mereka.
Kepala DPUPR Kota Malang, Ir. Hadi Santoso melalui Kepala Bidang AMAL Yuni Lestari menjelaskan, 38 Hippam ini memang didorong agar bisa segera mengurus legalitas untuk HIPPAM mereka. ” dari 38 Hippam tersebut, memang masih belum memiliki legalitas, namun dari jumlah itu, ada sekitar 15 HIPPAM yang sudah berproses untuk memiliki legalitas, dan di akan kita dorong terus untuk digoalkan,” jelasnya.
Lanjut Yuni, sapaan akrab Kabid AMAL tersebut, jika nantinya Hippam-Hippam yang ada tidak melakukan kepengurusan legalitas atau miliki badan hukum, maka tentunya mereka akan kesulitan manakala membutuhkan bantuan, baik itu dari luar negeri, pusat bahkan dari PEMKOT Malang sendiri.
Terlebih lagi jika mengajukan proposal bantuan kepada dinas, maka hal tersebut tentu takakan bisa terealisasi, sebab kembali lagi karena legalitas yang tak mereka punyai sebagai bentuk kejelasan kepengurusan maupun bentuk tanggung jawab untuk pengelolaan yang profesional. “Kalau punya badan hukum kan kita juga bisa memberikan bantuan hibah dan lainnya. Kalau tidak ada legalitas, tentu hal itu nggak bisa terlaksana,” bebernya.
Dijelaskan Yuni lebih lanjut, selain mendorong pengelola Hippam untuk bisa memiliki badan hukum, mereka juga didorong untuk bisa melakukan pemeliharaan terhadap debit air. Salah satunya dengan membuat sumur biopori atau sumur resapan disekitar sumur Hippam. “Dengan peduli terhadap hal itu, debit air pada sumur Hippam bisa terjaga, sehingga debit air dan ketersediaan air bisa tetap terjaga dan tidak mengalami kesulitan air. Kami terus mendorong pengelolaan Hippam agar semakin baik, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (MN).