Di masa awal kepemimpinan  Walikota terpilih Drs. H. Sutiaji, penghargaan kembali diraih Pemerintah Kota Malang. Kali ini penghargaan diterima atas capaian standar tertinggi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Piagam WTP diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Timur peraih opini WTP atas LKPD tahun 2017.  Hadir dalam acara ini jajaran DPRD Kota Malang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto Prapto Santoso, serta jajaran Staf Ahli Wali Kota Malang.

Penghargaan WTP ini bukan kali pertama diterima Pemkot Malang, melainkan untuk ketujuh kalinya. Penghargaan WTP diberikan Pemerintah Pusat berdasarkan LKDP tahun anggaran 2017. Pemkot  Malang dapat menyajikan informasi yang wajar dan sesuai dengan kriteria BPK. Sehingga, opini terhadap kewajaran laporan keuangan pun diberikan kepada Pemkot Malang. “Saya mengucapkan terima kasih atas capaian prestasi ini kepada jajaran OPD Kota Malang, DPRD Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Penghargaan ini wujud tata kelola keuangan pemerintah yang sudah baik dan selalu kita pertahankan,” kata Sutiaji.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, R. Wiwin Istanti mengatakan bahwa untuk Jawa Timur adanya peningkatan pencapaikan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Jika tahun 2016 ada 31 pencapaian WTP maka tahun 2017 ada 37 pencapaian WTP yang terdiri dari 1 pencapaian WTP Provinsi dan 36 pencapaian WTP kabupaten/kota.

“Saya mengapresiasi pencapaian sejumah daerah yang mendapatkan opini terbaik dari BPK atas laporan keuangan yang disajikan. Saya berharap predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang memperoleh predikat WTP. Perencanaan dan implementasi menjadi hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.  “Tata kelola keuangan yang baik itu khususnya pelaporan seperti itu. Terutama saya usul betul, Pak Sekda dan BPKAD betul-betul dididik tentang penyusunan laporan keuangan dari 4 pelaporan menjadi 7 pelaporan,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selanjutnya Pakde Karwo mengusulkan setelah penetapan anggaran, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan presentasi di depan bupati/wali kota. Karena, sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan dan implementasi harus sinkron. “Jika ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik,” pungkasnya.  (MN).