Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang melalui melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan konservasi SDA dan Drainase dalam penanganan permasalahan banjir yang melanda Kota Malang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, hal tersebut disebabkan lantaran drainase yang terletak di pinggir jalan maupun di depan rumah warga selalu ditutup dengan cor. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi DPUPR.
Kepala DPUPR, Ir. Hadi Santoso mengatakan bahwa titik pertama yang harus ia jangkau adalah kesadaran masyarakat dalam berperan bagi lingkungannya. “Kami coba menggugah partisipasi masyarakat, yang salah satunya adalah daerah Pisang Candi yang sudah menjadi kampung OM TELOLET OM, yang berarti telo (ketela), lombok (cabe), lele dan tomat,” ujar kepala dinas yang akrab disapa Soni.
“Kami jaring dari hulu ke hilirnya. Saya kira dengan konsep tersebut tidak ada sampah yang dibuang. Permasalahnya kan ada pada sampah dan sedimen, jika ada ikannya ya sekarang masyarakat malah memelihara, tidak ada yang membuang sampah lagi,” sambungnya.
Pria yang masa mudanya mempunyai hobi sepak bola ini menambahkan, hal ini harus dikembangkan terus, dan juga penanganan drainase tersebut harus ada partisipasi dari masyarakat, karena jika selokan yang ada di depan rumah warga sampai dicor, akan mengakibatkan kesulitan dalam pembersihan.
Namun Soni masih memberi kelonggaran bagi masyarakat, bahwasannya selokan boleh saja ditutup tapi dibuatkan lagi bak kontrol untuk bisa dilakukan pembersihan jika memang saatnya. “Sekarang jika ada yang ditutup total, kami akan bongkar dan diberikan lubang untuk bisa membersihkan sampah. Dan juga kami akan memberikan pembelajaran bagi masyarakat, agar semua tidak ditutup,” paparnya.
“Jadi menangani drainase itu mulai dari buangannya itu dimana, lalu menuju ke sumbernya, bukan dari sumber menuju ke pembuangan,” urainya menambahkan.
Selama ini respon masyarakat cukup antusias, terbukti di daerah Bandulan yang bisa dibilang trouble itu masyarakatnya antusias dalam membantu DPUPR dalam menjalankan program. “Makanya dalam menangani suatu masalah itu harus satu kesatuan, jadi kami sebagai orang pemerintahan juga dibantu oleh masyarakat,” pungkasnyanya. (MN).