Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus membangun dan membangun Kota Malang, salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengajak Stakeholder yang terdiri dari Camat, Lurah, LPMK (Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kelurahan dan BKM ( Badan Keswedayaan Masyarakat ) Se Kota Malang untuk melakukan rapat koordinasi ke PU an di Hotel Gajahmada Malang di Jln. Dr. Cipto Kec. Klojen Selasa 22/nov/2016. Karena mereka adalah yang mempunyai wilayah di daerah masing-masing.
Dalam acara tersebut di hadiri KADIN PUPPB Kota Malang Dr. Ir. Drs. Jarot Edi Sulistyono, Sekretaris DPUPPB Dra. Nunuk Sri Rusgiyanti, Kabid Perumahan dan Tata Ruang Ir. Didik Setyanto. MM, Kabid Bina Marga Noer Rahman W. ST. MM, Kabid Pemanfaatan Ruang Dahat Sih S. ST, Kabid Penataan dan Pengawasan Bangunan Drs. Heru Prijantono MM, Kepala UPT Rusunawa M. Damhudi SE, dan Kepala UPT Uji Mutu Surya Adhi N. ST. Yang kesemuanya juga menjadi narasumbur pada acara tersebut.
Dalam sambutan dan sekaligus membuka acara rapat koordinasi ke PU an, Bpk. Jarot panggilan akrab Kadin PUPPB Kota Malang menuturkan, saya berterima kasih kepada LPMK dan BKM yang selami ini selalu setia menjadi mitra kami dalam menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan PU, mari kita selalu duduk bersama mengupas program kita di thn 2017, rujukan kita adalah usulan melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG), jadi mari kita lihat kegiatan- kegiatan PU apakah sudah menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di bawah, ini khusus yang di danai APBD Kota Malang, selain ada dana yang lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan dan dana dari Pemerintah Provensi Jawatimur yang berbentuk bantuan keuangan.
Sekedar informasi yang bisa kita lakukan yaitu yang bersumber dari APBD Kota Malang, mari kita kupas bareng kira-kira mana kegiatan yang belum tertampung yang mana, nanti bisa kita di usulkan kembali ke kami. Jadi tujuan dari rapat koordinasi ini, mari kita pilih mana yang di prioritaskan lebih dulu biar tidak ada ketimpangan, khususnya untuk thn 2017, kalau belum tertampung minimal itu menjadi catatan kami untuk tahun berikutnya, dan juga mohon kami di bantu di lapangan mulai sosialisasi ke masyarakat sampai mengawasi rekanan, karena kami juga terbatas, tidak bisa mengawasi dan memantau 100%, imbuhnya. (M. Nyoni)